Berikut berbagai liputan media online atas pernyataan pers Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) terkait posisi Indonesia dalam Isu Krisis Qatar. Isi selengkapnya dari pernyataan pers tersebut terlampir di bawah.
http://megapolitan.antaranews.com/berita/30897/cisfed–indonesia-perlu-aktif-selesaikan-krisis-qatar
http://m.bisnis.com/kabar24/read/20170720/15/673219/krisis-qatar-posisi-indonesia-dilematis
PRESS RELEASE
Jakarta, 18 July 2017
Krisis Qatar, Peran Indonesia dan Kebutuhan Penyelesaiannya
Berlarut-larutnya krisis politik di antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (Gulf Cooperation Council [GCC]) di Timur Tengah akibat Arab Saudi dan sekutunya memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dikhawatirkan akan berdampak ke negara-negara lain. Tidak terkecuali dengan Indonesia yang memiliki hubungan erat dengan semua negara-negara di Timur Tengah yang sedang berkonflik tersebut.
Posisi Indonesia dilematis dalam menghadapi krisis diplomatik terkait pengucilan Qatar oleh sejumlah negara Arab. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki hubungan baik dan potensi kerjasama investasi serta perdagangan dengan seluruh negara-negara Muslim di kawasan Teluk, baik Qatar maupun Arab Saudi.
Di Indonesia, Qatar memiliki sejumlah investasi seperti di bidang keuangan perbankan melalui Qatar National Bank (QNB). Di sektor komunikasi, investasi Qatar lewat kepemilikan saham di Indosat Ooredoo. Selain itu, lembaga sosial di Qatar juga aktif mengucurkan dana bantuan ke Indonesia, termasuk untuk bencana Tsunami di Aceh pada 2004 lalu. Dana bantuan dari lembaga sosial di Qatar disalurkan melalui Qatar Charity sejak 2005.
Sejatinya Qatar juga menjadi salah satu negara tujuan bagi buruh migran Indonesia, terutama yang bekerja di sektor domestik, konstruksi, pertambangan dan jasa. Bedanya, jumlah pekerja yang tergolong profesional dan semi skilled cukup banyak. Berdasarkan data KBRI Doha, ada sekitar 30.000 WNI di Qatar, dengan sebaran sekitar 9.600 domestik, sekitar 13.500 lebih professional, semi skilled dan keluarga, sedangkan sisanya lain-lain (tidak mencantumkan pekerjaan). Data Migrant Care menyebutkan terdapat 75.000 orang buruh migran asal Indonesia di Qatar.
Selama ini hubungan Indonesia dengan Qatar berjalan baik. Jika dibandingkan dengan negara Timur Tengah lainnya, investasi Qatar di Indonesia terbilang paling besar. Data Kementerian Perindustrian menyebutkan perdagangan Indonesia dan Qatar meningkat dengan rata rata pertumbuhan 3,8% per tahun. Di tahun 2011, nilai perdagangan kedua negara mencapai US$683 juta dan hingga September 2016 meningkat menjadi US$828 juta. Ekspor produk Indonesia ke Qatar diantaranya kayu, furnitur, otomotif, dan tekstil.
Dengan kondisi demikian, maka dampak krisis politik di Qatar sedikit banyak berpengaruh terhadap Indonesia, meski untuk saat ini belum begitu signifikan. Perlu dicatat, Qatar memiliki komitmen investasi baru bersama Pemerintah RI senilai US$ 1 milyar di Indonesia lewat Qatar Investment Authority.
Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam menyikapi krisis Qatar. Kebijakan politik luar negeri pemerintah Indonesia yang menyatakan netral adalah patut di apresiasi. Sikap ini sudah tepat karena posisi Indonesia yang bersahabat dengan semua negara Islam di Teluk. Bahkan, Indonesia harus berperan aktif dalam mendorong penyelesaian krisis Qatar agar segera berakhir, hal ini di antaranya di karenakan oleh:
Pertama, Indonesia memiliki kepentingan dalam penyelesaian krisis politik di Timur Tengah karena banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Qatar, begitu pula dengan negara-negara lain yang warganya bekerja di Qatar. Di sisi lain, Qatar juga memiliki investasi yang cukup besar di Indonesia, juga di negara lainnya. Indonesia bisa bersama Turki mendorong Organisasi Konperensi Islam (OKI), untuk proaktif menyelesaikan kemelut di Kawasan Teluk ini. Tuntutan Arab Saudi dan sekutunya di Timur Tengah tempo hari tidak realistis, permintaannya sulit di penuhi. Bahkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, pun menganggap tuntutan negara-negara Arab ini not actionable (tidak dapat di laksanakan).
Kedua, Pemerintah harus mengantisipasi berbagai kemungkinan akibat krisis Qatar terutama menyangkut kepentingan tenaga kerja migran, keberlangsungan perdagangan dan investasi yang sudah berlangsung. Di samping itu, dengan mempertimbangkan Qatar sebagai negara kaya sumber daya minyak dan gas, dan merupakan negara terkaya di dunia, dengan berperan aktif dalam penyelesaian krisis Qatar, secara lngsung dan tidak langsung, Indonesia sebenarnya dapat membuka peluang menarik investasi yang lebih besar lagi. Fakta-nya Qatar’s Sovereign Wealth Fund dengan dana-nya sebesar $ 335 milyar telah berinvestasi real estate di banyak pusat kota dunia seperti New York (dengan memiliki sebagian Empire State Building), London (Canary Wharf), dan Singapore (Asia Square Tower). Dan juga di banyak perusahaan-perusahaan besar global seperti Volkswagen (VW), Siemens, Barclays, Credit Suisse, dan baru-baru ini di perusahaan gas Inggris National Grid Plc. Dan bahkan masuk ke “emerging markets” dengan berinvestasi di perusahaan tepung terbesar di Turki dan perusahaan raksasa minyak Rusia Rosneft PJSC.
Ketiga, krisis Qatar pada esensinya bukanlah masalah agama tapi sekedar konflik kepentingan politik semata, di mana Arab Saudi melihat Qatar sebagai negara yang tidak sekedar menurut saja dengan jalan politik Saudi. Ini tergambar dari surat yang dikirim Mufti Besar Qatar Shaykh Anwar El-Badawi kepada Mufti Besar Saudi Shaykh Abdul Aziz ibn Abdullah Al ash-Sheikh yang mengkritisi sikap yang cenderung menggunakan Agama untuk persoalan politik Saudi ini, padahal pada kenyataannya justru bertentangan dengan semangat Islam menurut Mufti Qatar.
Ada beberapa hal yang menyebabkan isolasi Qatar oleh Saudi, satu dari persoalan tersebut di antaranya adalah Arab Saudi dan sekutunya melihat dalam beberapa hal sikap politik Qatar yang cenderung mengakomodasi Gerakan Islam pro-demokrasi seperti Ikhwanul Muslimin merupakan ancaman besar bagi Saudi dan sekutunya khususnya Mesir, yang merupakan Rezim Kudeta militer. Kekuatan ekonomi Qatar di satu sisi dan sikap akomodatifnya terhadap kelompok-kelompok pro-perubahan di Timur Tengah di anggap dapat menjadi ancaman dalam jangka menengah dan panjang.
Qatar walaupun sama-sama merupakan pemerintahan monarki absolut seperti Arab Saudi, tetapi secara politik lebih realistis dalam mengakomodasi suara-suara pro perubahan di Timur Tengah. Berbeda dengan Arab Saudi yang cenderung lebih alergi terhadap hal-hal tersebut. Qatar adalah salah satu negara di Kawasan Teluk yang memprotes penggulingan Presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis, Mohammad Mursi, dimana penggulingan tersebut disinyalir juga didukung oleh Uni Emirat Arab dan Saudi. Seperti Turki, Qatar menganggap pemerintahan Mursi perlu di dukung karena secara de jure dan hukum internasional merupakan rezim yang sah.
Beberapa pihak seperti Menteri Luar Negeri Jerman bahkan melihat bahwa kedatangan Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump ke Saudi beberapa waktu yang lalu juga berkontribusi dalam krisis tersebut. Dukungan Trump secara terbuka terhadap Saudi bahkan berbeda dengan sikap US State Department (Deplu AS) dan Pentagon yang cenderung ingin menjaga kenetralan Amerika Serikat. Beberapa analis melihat antara alasan politik (latar belakang menantu Trump Jared Kushner yang sangat pro-Zionis) dan ekonomi (kepentingan bisnis keluarga Kushner).
Keempat, dalam koridor keindonesiaan, krisis Qatar ini jangan sampai menuai konflik horisontal di masyarakat akibat sikap reaksional pihak-pihak tertentu yang menjustifikasi sikap Saudi dengan pendekatan Agama. Beberapa pihak yang berafiliasi ke Saudi dan kemungkinan mendapatkan pendanaan sosial cenderung menjustifikasi apapun kebijakan Kerajaan Arab Saudi dari perspektif Agama, bahkan cenderung menyerang pihak lain seperti Ikhwanul Muslimin misal-nya, yang sebenarnya mereka tidak memiliki pemahaman politik yang memadai dalam membaca isu ekonomi politik dari isolasi ini.
Terakhir, kita tidak berharap persoalan di Kawasan Teluk ini berkembang di tanah air, karena berpotensi merusak kebhinekaan dan stabilitas politik Indonesia. Apalagi suhu politik di dalam negeri sendiri sedang cukup panas, paska pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 terkait Organisasi Masa atau Perppu Ormas, di mana sebagian pihak bahkan melihat Perppu in tidak sesuai dengan semangat Pancasila & UUD 1945 dan cenderung dapat di salah gunakan oleh Pemerintah untuk membungkam segenap pihak yang berseberangan secara politis dengan ‘Jokowi Administration’ ataupun pemikiran-pemikiran yang biasa mengkritisi kinerja pemerintahaan saat ini.
Farouk Abdullah Alwyni
Chairman, Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED)
*****
