Saat ini ekonomi politik Islam masih merupakan hal yang baru dalam wacana akademis di Indonesia. Akan tetapi urgensinya sangat diperlukan untuk menunjang percepatan pengembangan ekonomi syariah yang sudah diimplementasikan di Indonesia. Sapto Waluyo, Direktur Center for Indonesian R eform (CIR) sebagai salah satu pembicara dalam seminar Ekonomi Politik Islam di Perbanas, 11/11/2015 menyatakan diperlukan pendekatan yang lebih luas dan signifikan agar perkembangan perbankan syariah yang stagnan dapat ditingkatkan. “Perbankan syariah yang merupakan bagian penting dari ekonomi syariah tersendat karena kurang ditopang oleh sentuhan politik di tingkat kekuasaan,” tambahnya. Sementara Farouk Abdullah Alwyni, Chairman CISFED, dapat memahami mengapa perkembangan ekonomi syariah melambat, hal itu akibat perbankan syariah memang muncul secara bottom up dari masyarakat sendiri. Perkembangan perbankan syariah tidak tepat diperbandingkan dengan perkembangan perbankan syariah di Negara seperti Malaysia, karena Negara tersebut tumbuh secara top down. Untuk hal itu, ia setuju bila saat ini tidak ada salahnya jika pemerintah lebih mendorong lagi agar pertumbuhan perbankan syariah terjadi secara optimal. Di sinilah diperlukan sentuhan ekonomi politik Islam dalam menyusun kebijakan agar perkembangan ekonomi lebih maksimal lagi. Dia juga memaparkan alasan pentingnya ekonomi politik Islam. Menurut dia, di suatu Negara yang penduduknya menganut keyakinan Islam adalah wajar jika keyakinan dan nilai-nilai yang mereka anut itu dapat terartikulasi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam perekonomian.
Sementara Jurhum Lantong, aktivis politik dan juga seorang pengusaha meyakini bahwa ekonomi politik Islam memang diperlukan untuk menjawab masalah-masalah yang kompleks melingkupi Indonesia sekarang. Ekonomi politik Islam menurutnya bukanlah berpretensi politis, tetapi lebih karena keperluan adanya suatu ekonomi politik yang etis. Saat ini Indonesia kekurangan sentuhan politik dan ekonomi yang etis. Berbeda dengan masa lalu saat tokoh-tokoh terkemuka masih memegang kuat alasan etis dalam tindakan politiknya. Ia mencontohkan betapa tokoh seperti Muhammad Natsir, Perdana Menteri di era Soekarno, jika ia mau memiliki rumah di kawasan Menteng Jakarta Pusat, hal itu bisa saja ia peroleh. Tetapi ia tidak lakukan hal itu oleh karena alasan etis Islam.
Seminar yang digelar atas kerjasama CISFED, Perbanas Institute dan Penerbit Raja Grafindo mendapatkan sambutan yang antusias dari para peserta. Penerbit Raja Grafindo sendiri memberikan buku gratis kepada para peserta sebagai sumbangsih terlaksananya acara seminar yang baru pertama kali digelar di Indonesia dengan tema Ekonomi Politik Islam. (Red)
