+6221–3503142 secretariat@cisfed.org

Pengertian ekonomi politik dapat juga dalam konteks sistem. Sebelum kita uraikan apakah yang dimaksud ekonomi politik sebagai suatu sistem, kiranya lebih dahulu dijelaskan apa yang dimaksud dengan sistem itu sendiri. Secara ringkas yang dimaksud dengan sistem adalah serangkaian unit dari suatu lembaga yang bersifat saling terkait dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan suatu asas tertentu.

Dengan demikian, ekonomi politik sebagai suatu sistem mengandung arti adanya tatanan ekonomi politik yang dibangun di atas asas yang khas dengan unit-unit yang saling terhubung dan terpadu sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu, identifikasi perbedaan terhadap suatu ekonomi politik dapat dikenali dari sistem yang dibangun, mulai dari cara dan mekanismenya, asas dan tujuannya.

Berdasarkan hal itu, maka secara mudah dapat dikenali jenis-jenis ekonomi politik melalui identifikasi tujuan, cara dan asasnya: apakah ekonomi politik tersebut bersifat kapitalis atau sosialis. Demikian pun dapat pula diidentifikasi apa yang dimaksud dengan ekonomi politik Islam.

Sebagaimana yang sudah sangat populer diketahui, istilah ‘ekonomi’ berasal dari bahasa Yunani, yaitu  ‘oikosnomos’ atau oikonomia’ yang artinya manajemen urusan rumah-tangga’, khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan. Terdiri dari dua term kata, yaitu ‘oikos’ dan ‘nomos’. Oikos berarti keluarga, rumah tangga, nomos artinya peraturan, aturan dan hukum.

Secara sederhana maksudnya adalah tata cara menyelenggarakan rumah tangga. Ilmu Ekonomi, secara umum, didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Ruang lingkup ekonomi meliputi satu bidang perilaku manusia terkait dengan konsumsi, produksi, dan distribusi.

Paul A. Samuelson, seorang ahli ekonomi terkenal mendefinisikan, Ilmu Ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan, dengan cara atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi sekarang dan di masa mendatang, kepada berbagai orang dan golongan masyarakat.

Sebelum ilmu ekonomi berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri seperti sekarang, dulunya dikenal dengan ilmu ekonomi politik (political economy). Tulisan-tulisan para sarjana di abad ke-18 hingga ke-19, belum memisahkan antara ekonomi dan politik. Seiring perkembangan ilmu yang terus-menerus mengalami spesialisasi diferensiasi, maka di kemudian hari ekonomi politik dipilah menjadi ilmu ekonomi murni di satu sisi, dan ilmu politik di sisi lain.

Hal itu dapat dipahami sebagai akibat dari pengaruh modernisasi yang menuntut adanya spesialisasi dan diferensiasi di segala bidang. Adalah Alfred Marshal, pemuka mazhab neo-klasik, yang mengubah disiplin ekonomi politik menjadi ilmu ekonomi murni dengan bukunya The Principles of Economics. Alasan dia bahwa ilmu “baru” yang dimaksudkanya itu sudah berhenti sebagai suatu system of inquiry yang mempunyai kaitan langsung dengan permasalahan kebijaksanaan ekonomi pada abad ke-18 dan 19.

Tetapi Gunnar Myrdal, seorang sarjana yang menolak teori ekonomi konvensional dan menganggapnya terlalu teknis, mengembalikan system of inquiry itu dalam penggunaan dan sejalan dengan itu istilah ekonomi-politik pun digunakan. Tapi sejak dulu hingga sekarang, istilah (ekonomi politik) secara konsisten dipakai dikalangan Marxist dan kaum sosialis juga berbagai kelompok ilmuwan ekonomi di Eropa Barat dan Eropa Timur.

Sekarang setelah gerak sejarah berbalik menuntut cara pandang yang holistik dan interdisipliner, ekonomi politik pun kembali populer dan mendapatkan tempatnya. Perbedaan utama dari pendekatan ekonomi politik dan ilmu ekonomi murni adalah dalam pandangannya tentang struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Ekonomi politik percaya bahwa struktur kekuasaan akan memengaruhi pencapaian ekonomi, sebaliknya pendekatan ekonomi murni menganggap struktur kekuasaan di dalam masyarakat adalah given.

Menurut Ahmad Erani Yustika, ada tiga varian penting dalam pendekatan ekonomi politik. Ketiga varian itu adalah: ekonomi politik klasik/neoklasik (classical/neoclassical political economy), ekonomi politik Keynesian (Keynesian political economy), dan ekonomi politik Marxian (Marxian political economy). Secara singkat dijelaskan, ekonomi politik klasik atau neo klasik adalah ekonomi politik berbasis pasar atau berdasarkan kapitalisme. Sementara ekonomi politik Keynesian berinduk pada teori ekonomi J.M. Keynes yang memperkenankan intervensi negara jika perekonomian mengalami krisis. Adapun ekonomi politik Marxian yaitu perekonomian yang didorong sepenuhnya oleh negara.

Ketika gejala ekonomi dijelaskan melalui pendekatan ilmu ekonomi murni (tradisional), rupanya telah menimbulkan ketidakpuasan karena bagi sebagaian kalangan karena dianggap menjelaskan masalah secara tidak lengkap. Salah seorang kritikus terhadap ekonomi konvensional, Gunnar Myrdal, menolak teori-teori ekonomi konvensional karena mengabaikan hal-hal yang fundamental dan cenderung ke arah teknis sehingga seolah-olah menjadi bebas nilai untuk tujuan mencapai apa yang disebut objektivitas. Bagi Myrdal, teori ekonomi mustahil netral, yaitu secara positif objektif.

Ilmu ekonomi, sebagaimana halnya karya John Stuart Mills, pada dasarnya juga merupakan ilmu pengetahuan dengan nilai dan moral tertentu. Bahkan kaum neoklasik sendiri mempunyai dasar filsafat, yaitu filsafat moral utilitarian. Namun, para ekonom modern menyembunyikan dan melupakan dasar-dasarnya yang sekarang sudah menjadi filsafat moral yang beku. Dan karena itu mereka menyajikan sesuatu yang nampaknya seperti teori ekonomi yang bebas-nilai.

Perbedaan “mazhab” dalam menempatkan ilmu ekonomi, bersifat netral atau tidak, memiliki argumen dan signifikansinya masing-masing. Karena itu, menurut Lindbeck masalahnya yang paling esensial adalah mencari jawaban alternatifnya. Dalam hal ini, ekonomi politik berjasa menyajikan pembahasan mengenai: (a) apakah sistem ekonomi harus diorganisasikan melalui pasar, melalui birokrasi politik atau bagaimana, (b) apakah sistem itu harus disentralisasikan atau didesentralisasikan dalam proses pengambilan keputusan, (c) siapa yang seharusnya memiliki modal (d) apakah cara kompetisi ataukah cara koperasi yang dipilih dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, dan (e) apakah hakekat makna pembangunan, sampai seberapa itu dikehandaki? Kelima hal di atas merupakan isu utama dalam ekonomi politik sebagai ilmu untuk memenuhi kebutuhan manusia di tengah sumber daya yang terbatas.

Farouk Abdullah Alwyni MA, MBA
Chairman of CISFED
Jl Tanah Abang 4 No. 21 Jakarta 10160

Komentar Anda

Share This